Mengenal Lebih Dekat Bipolar Disorder

Jogjakarta, Minggu 6 Mei 2018

Biro Psikologi dan Intuisi Jogjakarta mengadakan seminar yang bertajuk “Mengenal Lebih Dekat Bipolar Disorder”. Dalam seminar tersebut turut mengundang survivor bipolar disorder yang juga merupakan pengurus dalam komunitas Bipolar Care Indonesia Simpul Jogja. Dien Kartikasari sebagai salah satu survivor bipolar disorder mengatakan bahwa persepsi negatif masyarakat mengenai survivor bipolar disorder dapat menyebabkan rasa trauma, namun menurut Dien banyak juga survivor bipolar disorder yang mampu keluar dari keterpurukan dan bangkit menjadi seorang pengusaha, penulis, bahkan mahasiswa. Dita salah satu peserta dalam seminar adalah seorang mahasiswa Universitas Gajah Mada yang terdiagnosis Bipolar Disorder dua bulan lalu mengatakan bahwa “jangan memandang rendah survivor bipolar disorder” kalimat itu menjelaskan bahwa para survivor bipolar disorder layak mendapatkan kesetaraan dan tempat didalam masyarakat yang mayoritas tanpa keterbatasan mental. Dian Mardiana salah satu pembicara yang juga merupakan survivor bipolar disorder mengatakan bahwa ” Bipolar bukan seseuatu yang harus ditakuti, dan bukan juga aib serta butuh penerimaan dari masyarkat” artinya masyarakat perlu meningkatkan toleransi dan menepis stigma yang melekat pada survivor bipolar disorder.

Dalam seminar ini, Azri Agustin juga turut menjelaskan Bipolar Disorder dari sudut pandang medis. Azri mengatakan bahwa “Penanganan bagi para penyandang Bipolar Disorder harus dilakukan secara multidisiplin baik psikolog, psikiater atau intervensi penunjang lainnya”. Artinya survivor bipolar disorder harus keluar mencari pertolongan baik itu dari lingkungan terdekat seperti keluarga atau kerabat hingga penanganan medis.

Berbagai penuturan dan diskusi yang berlangsung dalam seminar ini memberikan pandangan baru dan pengetahuan baru bahwa para survivor bipolar sejatinya adalah orang – orang yang mampu berinovasi dan berdikari hanya saja penerimaan dan pengakuan dari masyarakat belum sepenuhnya dapat memperlakukan mereka secara setara.

Isu yang mengedepankan kesadaran masyarakat akan penyandang disabilitas mental memang perlu perhatian khusus sehingga masyarakat tidak meng-generalisasi bahwa setiap gangguan mental adalah suatu “kegilaan”.Β Biro Psikologi dan Intuisi yang merupakan penyelenggara dalam seminar ini adalah salah satu dari sekian banyak suara yang masih terdengar menyerukan kepedulian terhadap penyandang disabilitas dan hal tersebut patut diapresiasi.

Okupasi Terapi Berbasis Sekolah, Dreaming or Realistic?

Sebagaimana yang kita tahu bahwa Okupasi Terapi adalah profesi kesehatan yang membantu individu untuk dapat mandiri melakukan aktifitas atau berpartisipasi dalam kegiatan spesifik pada kehidupan sehari-hari.

Okupasi pada anak meliputi beberapa aspek penting, dan bersekolah merupakan salah satu okupasi/tugas anak pada usia sekolah & pra sekolah. Dalam hal ini seorang Okupasi Terapis dapat berperan membantu siswa (klien okupasi) agar dapat berpartisipasi dalam keseluruhan kegiatan sekolah mulai dari memperhatikan penjelasan guru, berkonsentrasi pada tugas-tugas harian sekolah ; memegang pensil, memainkan alat musik, membaca buku pelajaran , mengerjakan tugas , atau hanya sekedar mengarahkan agar dapat berperilaku dengan baik dan benar selama di dalam kelas.

Okupasi terapis dapat membantu siswa melakukan tugas tertentu yang diperlukan untuk partisipasi atau pembelajaran. Hal itu dikarenakan pada prinsipnya “Keseluruhan tujuan dari layanan okupasi terapi berbasis sekolah adalah untuk membantu anak-anak sukses dalam okupasi nya yaitu bersekolah (Leslie Jackson,2007).

Seorang Praktisi okupasi terapis tidak hanya berfokus pada masalah spesifik yang mungkin muncul pada anak, sebaliknya, mereka harus dapat melihat anak secara holistic (client factor, task , & environment, serta keterikatan antar variable), sehingga dengan data tersebut maka akan di desain sebuah rencana tindakan, rekomendasi dan pemecahan masalah agar dapat berkolaborasi dengan lintas disiplin, dan membantu siswa menemukan cara untuk melakukan hal-hal yang mereka butuhkan , dan hal yang ingin mereka lakukan, agar dapat berpartisipasi dalam aktifitas bersekolah. Jadi pada prinsipnya , seorang okupasi terapis harus mengerti bahwa semua anak berhak untuk bisa sukses pada tugas di sekolah , sesuai dengan level dan kemampuannya (Leslie Jackson, 2007).

Biasanya, layanan Okupasi Terapi diberikan kepada siswa dengan disabilitas/keterbatasan. Akan tetapi layanan Okupasi Terapi juga dapat diberikan untuk anak-anak lain yang mengalami masalah tertentu di sekolah. Praktisi Okupasi Terapi juga bekerja untuk memberikan konsultasi kepada para guru tentang bagaimana desain kelas mempengaruhiΒ  mengapa anak-anak tertentu berperilaku tidak pada waktu tertentu, dan mana yang terbaik untuk duduk seorang anak berdasarkan gaya belajar nya atau kebutuhan lainnya. Okupasi Terapi dapat memberikan intervensi berupa pembelajaran keterampilan motorik, proses kognitif, masalah visual atau persepsi, kemudian kesehatan mental, kesulitan fokus disorganisasi, atau masalah dalam pemrosesan sensoris yang menghambat proses belajar/rutinitas kelas.

Staff pengajar bisa merekomendasikan layanan yang terpisah atau juga biasanya layanan ini bisa di desain secara terintegrasi agar anak dapat berpartisipasi lebih baik di dalam rutinitas kelas.Β  Adanya layanan Okupasi Terapi disekolah dimulai sejak tahun 1975Β  dalam Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), sebagai gagasan awal batu loncatan dari layanan okupasi terapi berbasis sekolah. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa siswa penyandang disabiltas pada lembaga pendidikan khusus harus memiliki akses terhadap layanan okupasi terapi jika mereka memerlukannya.

Lalu Pada tahun 2001, Kongres organisasi No Child Left Behind (NCLB) menetapkan Undang-undang yang mewajibkan sekolah untuk memperbaiki prestasi akademik semua siswa, termasuk siswa penyandang disabilitas. Kemudian Pada tahun 2004, organisasi Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) memperluas ketersediaan layanan Okupasi Terapi kepada semua siswa, tidak hanya penyandang cacat, untuk berpartisipasi sepenuhnya di sekolah.

Sekilas perkenalan dan ulasan singkat tentang , kerangka kerja sederhana layanan OT berbasis sekolah, kira-kira menurut pendapat mu di indonesia gaimana ya ?

Sejauh mana yang sudah di realisasikan ? seperti apa poin penjelasan OT berbasis sekolah dalam poin aturan profesi/ pemerintah? Atau tidak ada aturan nya tapi tetap dilakukan ? Atau mungkin lain peraturan nya , lain juga praktek nya ?

Atau prakteknya masih di samakan dengan clinical aproach seperti layanan klinik & rumah sakit?h

Sharing yang kamu tau tentang OT berbasis sekolah di link di bawah ini , isi sebebas dan se-kreatif yang kamu mau, Bagi respon/jawaban terbaik akan di hubungi oleh tim SEBATOT dan berhak untuk reward thank you πŸ™‚ silahkan memberi tanggapan anda melaui link berikut ini :

Link

Referensi

  1. Jackson,L (Ed).(2007).Occupational therapy service for children and youth under IDEA (3rd,ed.).
  2. Bethsda,MD; AOTA Press.
    No Child Left Behind Act of 2001 , pub , L 107-110 ,116 stat, 3071
  3. What Parents Need to Know About School-Based Occupational Therapy . (2017, December 19 ). Retrieved from https://www.aota.org/About-Occupational-Therapy/Professionals/CY/Articles/School-consumer.aspx

SEBAT EVENT: Kongres Nasional ke-5 Ikatan Mahasiswa Okupasi Terapi Indonesia

Karanganyar — Acara Kongres Nasional ke-5 Ikatan Mahasiswa Okupasi Terapi Indonesia (IMOTI) dengan tema “Be a good generation to Inform, influence, and inspire Occupational Therapy”, yang  dilaksanakan di Gedung Audit Kampus 2 Poltekkes Surakarta. (Jumat, 29/12/2017) 

Acara ini dihadiri oleh Ketua Umum Ikatan Okupasi Terapis Indonesia (IOTI), Ketua Jurusan OT kampus Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Surakarta, Anggota IMOTI, dan juga beberapa peserta undangan. Pada kesempatan ini, Bapak Tri Budi Santoso Ph.D selaku Ketua IOTI memaparkan mengenai status IMOTI sebagai sebuah organisasi yang nantinya diharapkan dapat menjadi bagian dari IOTI sebagai bentuk legalitas atau menjadi sebuah wadah organisasi mandiri.

Beliau juga menyampaikan, pemanfaatan Sumber Daya Manusia di Indonesia masih kurang maksimal. “Keunggulan kompetensi OkupasiTerapis harus ditingkatkan melalui lulusan  lulusan S2 yang harus semakin meningkat jumlahnya, hal tersebut berkaitan dengan semakin meningkatnya daya saing terutama berkaitan dengan tenaga kerja asing. Apabila kompetensi ini tidak ditingkatkan maka hal tersebut akan semakin mendesak posisi terapis dalam negeri untuk berkembang.”, tambah beliau.

Terkait keorganisasian, beliau mengatakan bahwa organisasi itu penting untuk mengasah berbagai keterampilan; mengatur uang, pembuatan proposal, dsb. Mahasiswa harus dapat menjaga sikap (attitude) sebagai sebuah pondasi dasar yang membentuk kualitas profesi OT. “Mahasiswa OT juga harus cerdas, harus mulai mengadakan penelitian-penelitian yang bisa bersaing di kancah nasional maupun internasional.”, pesannya kepada mahasiswa. 

Pada Kongres Nasional IMOTI ke-5, diadakan pemilihan ketua umum periode baru, dengan kandidat Aisya Widya dari Poltekkes Surakarta, dan Cahya Ramadani dari UI. Diperoleh hasil kemenagan oleh Cahya Ramadani, dari Program Vokasi UI Program Studi Okupasi Terapi melalui hasil voting.

Cahya Ramadhani, Ketua Umum IMOTI periode baru, menyampaikan bahwa hal  hal baik yang diwariskan dari periode sebelumnya akan terus dibawa pada periode baru dan hal  hal yang perlu dibenahi dari periode sebelumnya diharapkan akan dapat diperbaiki pada periode baru ini.

Adapun beberapa pesan dari koordinator nasional IMOTI periode 2016/2017, Melia Resti Utami, yang mengatakan bahwa modalitas utama yang harus dimiliki IMOTI adalah rasa kekeluargaan dan itu harus dipertahankan. β€œKarena IMOTI itu ada untuk mempererat hubungan mahasiswa OT Se-Indonesia.”, pungkasnya.

Sunday Bedside Teaching – Ikatan Mahasiswa Okupasi Terapi Indonesia (SBT-IMOTI): How to Treat Children with Cerebral Palsy #sebatevent

Poltekkes Surakarta kampus 2 – Acara SBT (Sunday Bedside Teaching) bertema “How to Treat Children with Cerebral Palsy” di selenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Okupasi Terapi Indonesia (IMOTI) di gedung Auditorium Kampus 2 Poltekkes Kemenkes Surakarta pada Minggu, 17 Desember 2017. 

“SBT merupakan sebuah miniworkshop yang memfasilitasi pembelajaran di luar kelas terkait intervensi ataupun peran okupasi terapi pada beberapa kondisi di lapangan”, tambah Melia, selaku Ketua Umum IMOTI, tentang apa itu SBT dan tujuan acara ini.

Pada hari ini, SBT diadakan untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa terkait tindakan terapetik terhadap anak dgn gangguan motorik cerebral palsy, sekaligus memberikan penalaran perspektif okupasi terapi. Dengan pembicara bapak Tri Winarno, SST. OT (Okupasi Terapis Yayasan Penyandang Anak Cacat) yang di ikuti oleh mahasiswa okupasi terapi Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Tri Winarno, selaku pembicara SBT hari ini menambahkan bahwa Cerebral palsy adalah gangguan gerak, postur, dan keseimbangan yang disebabkan oleh cidera otak, cerebral palsy terjadi ketika masa otak belum matang.

Dengan diadakan SBT ini, mahasiswa mendapatkan pembelajaran tambahan terkait penatalaksanaan okupasi terapi, perspektif sebagai okupasi terapis, dan sekaligus ilmu yang didapat diluar kampus.

Menkes Sampaikan Dua Upaya Penting Pengendalian HIV/AIDS

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengalami perkembangan epidemi HIV yang cepat. Meski prevalensi HIV di antara orang dewasa secara umum masih rendah, kecuali di Tanah Papua, namun prevalensi HIV pada kelompok populasi tertentu masih tinggi, seperti pada pengguna Napza Suntik atau pengguna narkoba suntik (Penasun), pekerja seks komersial (PSK) dan lelaki suka seks dengan lelaki (LSL).

Upaya pengendalian HIV-AIDS dan infeksi menular seksual (IMS) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penularan dan penyebaran HIV-AIDS dan IMS di kalangan masyarakat. Salah satu pendekatan pengendalian HIV-AIDS dan IMS adalah perubahan perilaku berisiko. Di samping itu, bagi mereka yang sudah tertular HIV atau disebut orang dengan HIV-AIDS (ODHA), diberikan terapi antiretroviral (ARV) untuk mencegah kematian atau mortalitas, memperpanjang umur, dan meningkatkan kualitas hidupnya.


Suksesnya Pengendalian HIV-AIDS dan IMS akan memberikan kontribusi penting terwujudnya bangsa Indonesia yang sehat, bermutu, produktif dan berdaya saing, ujar Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M (K), saat memberikan arahan pada Pertemuan Tahunan Kelompok Kerja dan Panel Ahli HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jumat pagi (12/12).

Sejak kasus AIDS pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1987 sampai dengan saat ini, berbagai respon untuk mengendalikan penyakit ini telah dilakukan. Banyak kemajuan yang telah dicapai dalam upaya Pengendalian HIV-AIDS dan IMS dalam tiga dasa warsa terakhir, diantaranya peningkatan jenis dan cakupan layanan, peningkatan penyediaan reagen dan obat, serta bahan dan alat yang diperlukan. Meskipun demikian, masih dijumpai kesenjangan atau disparitas antar wilayah geografi, kelompok penduduk, dan tingkat sosial ekonomi. Disparitas ini utamanya terkait dengan 1) kapasitas pelayanan kesehatan, 2) jenis dan luasnya epidemi, serta 3) ketersediaan sumber daya.

Sementara itu, Millenium Development Goals (MDG) ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2015 dan masyarakat dunia akan memulai upaya unyuk mencapai Sustainable Development Goals (SDG). Padahal, masih ada tugas yang masih harus kita selesaikan, yaitu: 1) upaya menekan laju infeksi baru HIV, 2) peningkatan pengetahuan komprehensif, 3) peningkatan penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko, serta 4) peningkatan akses pengobatan.

Selain itu, komitmen mewujudkan Getting To 3 Zeroes: Zero New HIV Infection, Zero Stigma and Discrimination dan Zero AIDS Related Death harus kita capai. Semoga dengan adanya Pokja dan Panli HIV-AIDS menjadikan rencana kerja lebih komprehensif dan pelibatan berbagai program dapat semakin terarah dan terkoordinasi, sehingga pencapaian 3 zeroes akan segera tercapai di Indonesia., tutur Menkes.

Sejak tahun 2007, telah dibentuk Kelompok Kerja Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS, yang beranggotakan wakil dari masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berkaitan dengan Pengendalian HIV-AIDS dan IMS. Dengan adanya Pokja tersebut, diharapkan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan upaya pengendalian HIV-AIDS dan IMS dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga respon terhadap epidemi HIV di jajaran kesehatan dapat berjalan secara optimal, efisien, terintegrasi dan terkoordinasi dan masyarakat yang memerlukan benar-benar mendapatkan manfaat.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021) 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id

Sumber: http://www.depkes.go.id/article/view/14122200002/menkes-sampaikan-dua-upaya-penting-pengendalian-hiv-aids.html